BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Kabupaten Pasaman adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini
terletak di Lubuk Sikaping. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.947,63 km² dan
berpenduduk sebanyak 253.299 jiwa menurut sensus penduduk tahun 2010.[1]
Kata
pasaman berasal dari Gunung Pasaman. Pasaman yang diambil dari bahasa
Minangkabau yang
berarti persamaan. Hal ini merujuk kepada masyarakat heterogen yang tinggal di kabupaten ini.
Sedangkan di dalam bahasa Mandailing memiliki terdapat kata pasaman
yang memiliki arti yang sama dengan bahasa
Minangkabau.
Kabupaten Pasaman terdiri dari 12 kecamatan, yaitu:
1.
II Koto
2.
III Nagari
3.
Bonjol
7.
Panti
8.
Rao
9.
Rao Selatan
10.
Rao Utara
12.
Padang Gelugur
Kecamatan Lubuk Sikaping sebagai kota kabupaten merupakan kawasan pusat
pemerintahan dari kabupaten Pasaman, dimana kantor Bupati Pasaman dan kantor DPRD kabupaten
Pasaman terletak pada kecamatan ini. Kecamatan Lubuk Sikaping termasuk sebagai
kawasan lumbung padi bagi
kabupaten Pasaman.
Sumber
pendapatan utama kabupaten Pasaman berasal dari subsektor tanaman pangan. Mesti
demikian, Kabupaten Pasaman lebih dikenal karena produksi kelapa sawitnya. Pada tahun
2000, sebelum pemekaran antara Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Pasaman
Barat. Produksi kelapa sawit di kabupaten Pasaman tercatat sebanyak 788.446
ton. Jumlah tersebut dipanen dari areal seluas 78.387 hektare. Di samping
kelapa sawit, kabupaten Pasaman juga dikenal akan produksi minyak nilamnya. Minyak
nilam yang dihasilkan Pasaman, selain yang dihasilkan Kepulauan Mentawai,
merupakan yang terbaik di dunia.
Setelah
terjadi pemekaran antara Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Pasaman Barat yaitu
pada tanggal 7 Januari 2003. Undang-undang
Nomor 38 tahun 2003 adalah suatu bukti Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, dan
diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004.
Pemekaran
daerah adalah hal yang sesungguhnya merupakan aspirasi rakyat. Bahkan
undang-undang membolehkan. Tetapi sejak reformasi, semangat otonomi telah
membuat ‘birahi otonomi’ jadi berlebihan. Maraknya pemekaran daerah kadang
tidak mempertimbangkan apakah setelah dimekarkan daerah itu menjadi lebih baik
atau malah bertambah parah bahkan menjadi beban baru APBN.
Seiring
dengan sejalannya desentralisasi maka maraklah terjadi pemekaran daerah. Dari
316 kabupaten/kota sebelum reformasi, dan sesudah reformasi sampai 2012
bertambah 205 kabupaten/kota. Apa yang kemudian terjadi, belakangan ternyata
dari pemekaran itu muncullah seberapa efektifkah sebetulnya pemekaran ini. Dengan
pemekaran tersebut, Kabupaten pasaman menjadi terpisah dengan kabupaten pasaman
yang ada di sebelah barat.
Kini Sektor
pertanian merupakan sektor yang sangat strategis dan berperan besar dalam perekonomian
masyarakat Kabupaten Pasaman. Hal ini terlihat besarnya kontribusi sektor
ini pada PDRB yakni mencapai 54 persen.[2]
Penduduk yang masih menggantungkan hidupnya di sektor pertanian masih di atas
70 persen. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja sektor pertanian masih belum
efisien, karena persentase ketergantungan masyarakat di Pasaman pada sektor
ini lebih tinggi dari persentase kontribusi terhadap PDRB. [3]\
Untuk
mencapai sektor pertanian yang unggul, Dadang Solihin dalam bukunya dalam sektor Pertanian ada beberapa hal yang perlu
di ketahui yaitu:[4]
1.
Pengaturan pemasukan atau pengeluaran benih/bibit atau
penetapan pedoman untuk penentuan standar pembibitan atau pembenihan pertanian.
2.
Pengaturan dan pengawasan produksi, peredaran,
penggunaan dan pemusnahan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya, obat
hewan, vaksin dan sebagainya
3.
Penetapan standar pelepasan dan oenarikan varietas
komoditas pertanian.
4.
Penetapan pedoman untuk penentuan standar teknis
minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan dan satuan pelayanan peternakan
terpadu.
5.
Penetapan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan
distribusi bahan pangan.
6.
Penetapan standar dan prosedur pengujian mutu bahan
pangan nabati dan hewani
Kemajuan
sektor pertanian akan memberikan dampak yang besar dalam upaya mengentaskan
kemiskinan di Kabupaten Pasaman. Tahun 2011, luas panen padi mencapai 45.779 ha
dengan produktivitas 4,59 ton per ha. Dan produksi mencapai 210.126 ton GKG
(Gabah Kering Giling) yang diperoleh dari luas lahan sawah baku 22.505 ha.
Seperti data PDRB Kabupaten Pasaman menunjukkan ,bahwa sektor pertanian
adalah pengahasilan yang paling besar disamping sektor lainnya. Hal tersebut
terlihat dari data PDRB Kabupaten Pasaman walaupun pada tahun 2000 dikatakan
jumlah penghasilannya berkurang.
Untuk
subsektor perkebunan, Pasaman dikenal sebagai penghasil kakao terbesar di
Sumbar bersama Kabupaten Padang Pariaman dan juga merupakan penghasil karet
utama di wilayah itu.
Luas kebun
kakao rakyat pada 2011 mencapai 16.096 ha dengan produksi 14.934,49 ton
pertahun. Untuk kebun karet rakyat seluas 26.234 ha dengan produksi 24.822,36
ton pertahun.[5]
Disimpulkan
bahwa produktivitas kebun kakao dan karet rakyat masih di bawah 1
ton/ha/tahun. Padahal, seharusnya potensi kedua komoditas perkebunan tersebut
di atas 2,5 ton/ha/tahun,” (terang Benny Utama, di hadapan Wagub Sumbar
Muslim Kasim dan rombongan pada kegiatan temu wicara bersama petani se
Kabupaten Pasaman di Lansat Kadok, Kecamatan Rao Selatan).
Rendahnya produktivitas
kedua komoditi itu disebabkan penggunaan varietas unggul yang masih sedikit,
serangan orgasme pengganggu tanaman (OPT) dan kurangnya pemangkasan. Selain
itu, mutu biji kakao yang masih rendah karena belum difermentasi.
Petani malas
melakukan fermentasi karena harga yang tidak jauh berbeda. Sementara, rendahnya
produksi karet karena belum digunakannya klon unggul, sesuai rekomendasi dan
penerapan sistem budidaya yang baik (Good Agricultural Practices) yang masih
rendah.
Pasaman juga
merupakan daerah sentra produksi ikan air tawar terbesar di Sumbar. Tercatat,
luas kolam ikan petani mencapai sekitar 4.282 ha dengan tingkat produksi
mencapai 21.420 ton/tahun. Dari luas kolam di Kabupaten Pasaman, 1.700 ha (40 persen) terdapat di dua
kecamatan yakni Rao dan Rao Selatan. Akan tetapi, kendala terberat yang
dihadapi para petani kolam ikan di daerah ini adalah tingginya harga pakan
ikan.[6]
Akibatnya,
banyak petani ikan tergantung pada pasokan pakan ikan dari pedagang ikan segar
dengan sistem bayar setelah panen (yarnen). Kondisi ini jelas menyulitkan
petani kita untuk menjual produksinya secara bebas.
Dengan kebijakan otonomi daerah yang
dimiliki, kabupaten Pasaman harus mampu merencanakan pembangunan ekonomi
daerahnya dengan memanfaatkan potensi yang di dukung disertai dengan perencanaan
pembangunan yang juga mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan
ancaman/tantangan yang dimiliki Kabupaten Pasaman. Laju pertumbuhan produk
domestik regional bruto (PDRB) dijadikan sebagai indikasi yang dipakai untuk mengukur
perkembangan atau pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahtraan masyarakat serta
kemajuan pembangunan ekonomi.
Dalam upaya mencapai sasaran
perkembangan ekonomi secara berkesinambungan, kebijaksanaan pembangunan ekonomi
daerah diarahkan untuk meningkatkan efesiensi dan produktifitas sektor unggulan
(yaitu sektor basis). Teoro Basis Ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor
dari wilayah tersebut.[7]
Pembangunan ekonomi yang menjadi unggulan diharapkan mampu memberikan
kontribusi yang besar terhadap PDRB daerah yang pada akhirnya berdampak pada
perkembangan ekonomi daerah.
Untuk mengejar perkembangan ekonomi yang
cukup tinggi peranan pendapatan daerah merupakan salah satu komponen yang
sangat berpengaruh terhadap jalannya proses perkembangan perekonomian dan
pemerintahan daerah. Disamping itu Pengusaha yang berasal dari pihak swasta
atau masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pemerintahan meningkatkan
kesejahteraan rakyat di daerah sesuai dengan potensinya.
Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk
meneliti dan berusaha mengajukan solusi bagi pengembangan sektor basis ekonomi
dengan memanfaatkan potensi dan daya dukung yang dimiliki daerah untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Dalam pengembangan masing-masing sektor basis, faktor yang
harus dipertimbangkan adalah aspek kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan
ancaman/tantangan yang dimiliki oleh
daerah dalam menetapkan kebijakan pengembangan ekonomi daerah melalui strategi
pembangunan yang berbeda-beda dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki
pemerintah daerah. Penulis tertarik menuangkan hasil penelitian ini dalam
skripsi dengan judul “ Pengaruh Sektor
Ekonomi Basis Terhadap Perkembangan Perekonomian Kabupaten Pasaman”.
B.
Perumusan
Masalah
Pembangunan ekonomi berbasis potensi dan daya dukung
daerah akan dapat diperlihatkan dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
terutama dari peningkatan masing-masing sektor.
Adapun dalam penelitian ini yang dibahas adalah :
a.
Bagaimanakah pengaruh kebijakan otonomi
daerah terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Pasaman dengan pengembangan
dalam sektor basis.
b.
Sejumlah pengaruh sektor basis terhadap
perkembangan ekonomi Kabupaten Pasaman.
c.
Dampak sektor basis terhadap
pengembangan perekonomian Kabupaten Pasaman.
C.
Tujuan
Penulisan
Berdasarkan
permasalahan yang telah dikemukakan diatas, tujuan penulisan ini adalah :
a.
Untuk melihat perkembangan perekonomian
sebelum pemekaran kabupaten pasaman dan setelah pemekaran dilakukan.
b.
Sektor-sektor apa saja yang menjadi
sektor basis Kabupaten Pasaman.
c.
Untuk mengetahui kebijakan pembangunan
yang strategis bagaimanakah yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pengembangan
perekonomian daerah dan memanfaatkan potensi dan daya dukung sektor basis yang
dimiliki.
d.
Menganalisa peran sektor unggulan
terhadap pengembangan daerah.
D.
Hipotesa
Dalam
penulisan ini terdapat hipotesa diantaranya:
a.
Diduga dengan ditetapkannya pemekaran
terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi kabupaten
Pasaman dengan cara pengembangan
sektor-sektor basis.
b.
Diduga bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten
Pasaman tidak sebesar Pendapatan Daerah sebelum pemekaran Kabupaten Pasaman.
c.
Diduga nilai dampak sektor basis
berpengaruh signifikan terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Pasaman.
d.
Diduga terdapat hubungan yang positif
antara perkembangan sektor unggulan dengan perkembangan ekonomi Kabupaten
Pasaman.
E.
Ruang
Lingkup Penelitian
Dalam pembahasan tentang perkembangan ekonomi
Kabupaten Pasaman dengan melihat pembangunan seluruh sektor di Lubuk sikaping. Lalu menentukan sektor
manakah yang menjadi sektor ekonomi basis Kabupaten Pasaman erat kaitannya
dengan ketersediaan potensi dan daya dukung dalam jangka panjang yang
dimilikinya.
Agar
pembahasan skripsi ini lebih terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka
ada pembatasan penelitian sebagai berikut:
a.
Penelitian dilakukan terhadap data PDRB
Kabupaten Pasaman selama periode pengamatan dari tahun 1996-2010
b.
Data yang digunakan adalah data olahan perkembangan
PDRB Kabupaten Pasaman dan PDRB Sumatera Barat tahun 1996-2010.
c.
Jangka waktu penelitian adalah dari
tahun 1996 sampai tahun 2010.
F.
SISTEMATIKA
PENULISAN
Adapun
sistematika penulisan dala pembahasan ini adalah sebagai berikut :
BAB
I : Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan
masalah, dan tujuan penelitian, hipotesa, ruang lingkup, serta sistematika
pembahasan.
BAB
II : Landasan Teori
Bab ini membahas
tentang kerangka teori yang digunakan dalam pembahasan, serta penelitian
terdahulu yang menjadi tinjauan literatur dalam peninjauan ini.
BAB
III : Metodologi Penelitian
Bab membahas tentang metode analisis data
sumber data yang digunakan.
BAB
IV : Gambaran Umum Perkembangan
Perekonomian Kabupaten Pasaman.
Berisi gambaran umum
daerah penelitian dan melihat aspek-aspek pertumbuhan sektor ekonomi daerah.
BAB
V : Hasil Dan Pembahasan
Berisi hasil penelitian dan pembahasan serta implikasi
kebijakan dari penelitian yang dilakukan.
BAB
VI : Penutup
Bab ini menguraikan kesimpulan yang
dapat diambil terhadap analisa yang telah dilakukan serta saran-saran yang
merupakan masukan bagi industri maupun
pemerintah.
BAB
II
LANDASAN
TEORI
2.1. Model Ekonomi Basis (Economic base
model)
Inti
dar model ekonomi basis adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah
perecanaan ditentukan ole ekspor wilayah tersebut ( Azhar dalam Kurniawan,
2004). Ekspor tersebut berypa barang-baran dan jasa, termasuk tenaga kerja.
Akan tetapi dapat juga berupa pengeluaran oran asing yang berada di wilayah tersebut
terhadap barang-barang yang tidak bergerak, seperti yang berhubugan dengan
aspek geografi, iklim, peninggalan sejarah, atau daera pariwisata dan
sebagainya. Maka sektor yang bersifat seperti ini disebut sektor basis.
Richardson
(1997;14) menambahkan bahwa sesungguhnya analisa basis adalah berkenaan dengan
identifikasi pendapatan basis, tetapi kelangkaan data pendapatam regional telah
mngakibatkan indikator-indikator yang bersifat terpaksa digunakan, biasanya
berupa kesempatan kerja atau kadang-kadang penjualan, atau rekening upah.
Karena employmentadalah bersifat tidak berkelanjutan (discontinue) maka ia
tidak begitu peka sebagai indikator perubahan- perubahan kegiatan basis.
Pendapatan regional akan langsung mengalami kenaikan apabila basis mengalami
perluasan, sedangkan kenaikan employment baru tersa dalam jangka panjang
(secara teoritis, kerusakan ini dapat dipecahkan dengan mengasumsikan bahwa
kelebihan kapasitas tidak ada dan bahwa employment adalah fngsi linear dan
stabil dari pendapatan).
Data
employment juga mengandung kelemahan karena tidak mapu mencakup
pengaruh-pengaruh diferensial yang ditimbukan ole ekspansi basis terhadap
pendapatan sesuai dengan tingkat upah yang relatif dari industri-industri yang
berpengaruh, dan juga mengabaikan pengaruh-pengaruh jangka panjang dari
kenaikan produktivitas antara industri yang satu denganyang lainnya. Lebih
serius lagi, sebahagian besar pembayaran pendapatan suatu daerah adalah
merupakan pendapatan tak dihasilkan dan pengaruh pendapatan tak dihasilkan
oterhadap rasio basis suatu daerah sudah barang tentu tidak dapat dicerminkan
dalam besar-besaran employment.
Dalam
(Azhar dalam Kurniawan, 2004) disebutkan bahwa tenaga kerja dan pendapatan pada
sektor basis adalah fungsi permintaan dari luar (eksogen), yaitu permintaan
dari luar yang mengakibatkan terjadinya ekspor dari wlayah tersebut. Disamping
sektor basis, ada kegiatan-kegiatan sektor pendukung yang dibutuhkan untuk
melayani pekerja pada sektor basis dan kegiatan sektor basis itu sendiri.
[1] Data BPS
Kabupaten Pasaman
[2] Data BPS kabupaten Pasaman
[4] Dadang
solihin dan putut marhayudi, panduan lengkap otonoi daerah, (jakata; ISMEE.
2002) Hal :32
[5] Data BPS
kabupaten Pasaman
[6] Data
bappeda kabupaten pasaman 2011
[7] Robinson
taragin, ekonomi regional teori dan aplikasi
( jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005) hal ; 28
Tidak ada komentar:
Posting Komentar